RIWAYAT HIDUP, PERJUANGAN DAN AKHIR HAYAT MOHAMAD DZAINAL ABIDIN

RIWAYAT HIDUP, PERJUANGAN
DAN AKHIR HAYAT MOHAMAD
DZAINAL ABIDIN


Di Negeri Tinggi, Rantau Binuang Sakti, termasuk wilayah Rokan-Hilir sekarang  ( Ket: Rantau Binuang sakti saat ini adalah nama Desa di kecamatan kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu - Riau berbatasan dengan desa Air Hitan Kecamatan Pujut rpkan Hilir - Riau ), seorang laki-laki bertubuh tegap, ganteng, dan berkumis, tinggi bagaikan orang keturunan Eropa, lahir pada tanggal 29 Agustus 1854 diberi nama Mohamad Dzaenal Abidin. Ayahnya bernama Abdul Wahid dan ibu kandungnya dipanggil Siti" Salinah. Kisah kelahirannya menurut tutur yang berkembang di tengah masyarakat dalam situasi malam mendung, bumi diguyur hujan terus-menerus, deras, terlihat sambaran kilat, terdengar dentuman guruh sekali-sekali mengiringi lahirnya seorang putra bernama Dzainal Abidin dengan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun.
Dari hari ke hari Dzainal Abidin kecil gemar bergaul dengan teman sebayanya. Saat-saat menjelang sore hari ia suka mengumpulkan teman-teman sebayanya untuk latihan perang-perangan. Selesai bermain perang-perangan itu barulah mereka mandi ditepi sungai Sosah. Pada malam hari Dzainal Abidin dan kawan-kawannya belajar mengaji untuk menambah pengetahuan dibidang Ilmu Agama Islam.
Pada usia 14 tahun Dzainal Abidin dibawa ayahnya ke Malaka dan terus ke Kampung Kedah untuk melanjutkan Pendidikan Agama Islam selama 10 tahun sampai menyelesaikan pelajaran agama tersebut. Setelah tamat belajar dia kembali ke Danau Runda Rantau Binuang Sakti. Kemudian ayahnya Abdul Wahid menyarankan dan membawanya ke Rokan Hilir yaitu di Tanah Putih sampai ke Bagan Siapiapi, Pulau Lalang. Di daerah-daerah tersebut diupayakan menyebarkan ilmu pendidikan Islam. Pada masa itu kerajaan Danau Runda Rantau Binuang Sakti yang dipimpin Sultan Abdul Wahid telah memperluas daerah kekuasaannya sampai Bagan Siapiapi, Pulau Lalang. Akibat dari politik adu domba Belanda terjadilah konflik antara Sultan Abdul Wahid dan Sultan Siak tentang kekuasaan wilayah di daerah Kondisi ini mempengaruhi sikap, Dzainal Abidin sermkin membenci tentara Belanda.
Pada usia 35 tahun sejak 1889 (setelah mendampingi ayahnya dalam perang Mondang Komango 1887-1889) Dzainal Abidin dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya Abdul Wahid. Untuk memperkokoh keyakinan Abdul Wahid, ia meminta pertimbangan kepada Pak Cik nya, Sultan Kahar agar Mohamad Dzainal Abidin dapat dinobatkan menjadi Sultan XVI Kerajaan Tambusai. Permohonan itu dikabulkan oleh Sultan Abdul Kahar.
Semasa hidupnya, Dzainal Abidin didampingi enam saudara laki-laki dan 5 perempuan. Anak-anak dari saudaranya inilah yang ikut membantu perjuangannya melawan Belanda. Kedekatan kemenakan dengan Dzainal Abidin tidak diragukan lagi, karena mereka itu telah diangkat menjadi anak.
Kekuasaan Dzainal Abidin didukung oleh keluarga besarnya terutama dari saudara-saudaranya dan putranya sendiri. Keluarga besar yang mendukung perjuangannya itu adalah:

1. Saudara tertua Mohamad Zainal Abidin (perempuan) menikah dengan Sutan Jumadil Alam, tinggal di Dalu-Dalu. la mengangkat anak-anak Sutan Jumadil Alam 5 orang, yakni 4 anak laki-laki. Kedua termuda berusia 14 dan 12 tahun. Satu perempuan, menikah dengan putra kakak pe­rempuan Mohamad Dzainal Abidin, sementara yang lainnya bernama Sigung gelar Sutan Dzainal saat berusia 19 tahun telah meninggal dunia.
2. Ada pula saudara perempuan (kakak) Mohamad Dzainal Abidin juga telah meninggal dunia tapi mempunyai 3 orang anak. Dua anak laki-laki, Sigunung bergelar Sutan Dzainal, umur 19 tahun, menikah dengan anak perempuan Sutan Jumadil Alam. Saudaranya yang satu lagi (laki-laki) Si Maun (19 th) menikah dengan putri bungsu Sutan Badullah. putra Raja Nikoon dari Rambah dan ketiga perempuan. Mereka itu semua sejak kecil telah diangkat anak oleh Mohamad Dzainal Abidin.
3. Kakak laki-laki Mohamad Dzainal Abidin bernama Yang Dipertuan Saleh menikah dengan kakak perempuan Sutan Jumadil Alam dari Dalu-dalu. Dari perkawinan mereka menurunkan seorang putera bernama Si Kenik dan seorang putri. Si Kenik gelar Tuanku Maharaja Lela, ketika berumur 18 tahun menikah dengan putri Tuanku Muda Sahak dan memilih tinggal di Sintung.
4. Kakak perempuan Mohamad Dzainal Abidin yang lain (tidak disebut namanya) menikah dengan Tuanku Muda Sahak dari Kapanuhan. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni 3 laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian hari menikah dengan Si Kenik putra Yang Dipertuan Saleh yang telah disebutkan di atas.
5. Kakak perempuan lainnya mempunyai seorang anak laki-laki bernama Si Tempeng terkenal dengan gelar Tuanku Haji Abdul Murad. la tinggal di Tanah Putih.
6. Ada pula yang bergelar Permaisuri, kakak perempuan Mohamad Dzainal Abidin, menikah dengan Muhammad Silung gelar Sutan Mansur alias Tuanku Haji Ahmad. Mereka tidak punya anak.
7. Isteri Mohamad Dzainal Abidin adalah kakak Mohammad Silung gelar Sutan Mansur alias Tuanku Haji Ahmad. Dari perkawinannya dikaruniai seorang putri. Selain itu mereka mengangkat anak (anak angkat) dari kakak perempuan, termasuk anak Yang Dipertuan Saleh, karena isterinya telah terlebih dahulu dipanggil menghadap Illahi Rabbi. Anak dari Yang Dipertuan Saleh yang dijadikan anak angkat itu adalah Si Gunung gelar Sutan Dzainal (19 tahun) menikah dengan putri Jumadil Alam. Si Ma'un (18 tahun) menikah dengan putri bungsu Sutan Badullah, putra Raja Nikoon dari Rambah dan seorang perempuan tidak luput menjadi anak angkat Mohamad Dzainal Abidin.

Keluarga besar ini sangat men-support untuk tegaknya kekuasaan Mohamad Dzainal Abidin di Tambusai. Mereka mempunyai konstribusi dalam perjuangan yang dibangun Mohammad Dzainal Abidin sesuai dcngan kemampuan dan kapasitas masing-masing.
Pada tahun 1901 Dzainal Abidin menunaikan ibadah haji ke Mekah dan kemudian meneruskan perjalanan ke Turki untuk meminta legitimasi dan bantuan dalam menghadapi Belanda. Sebelum kembali ke kampung asal terlebih dahulu ia singgah di Perak, Malaysia, untuk memperdalam ilmu agama sehingga ia termasuk seorang yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang bersifat global. Di samping itu sekaligus mengamati sepak terjang Kolonial Belanda di Wilayah Sumatera khususnya Rokan.
Pada tahun 1902, Dzainal Abidin mulai menyusun perjuangan untuk menguasai wilayah Rokan yang sebelumnya telah dikuasai Kerajaan Siak Sri Indrapura. Rantau Kasai awal terdiri dari beberapa perkampungan, tetapi setelah menjadi pusat kekuasaan terdapatlah kampung-kampung antara lain Kampung Rimba Tikamiang, Kampung Manggis Tobal, Kampung Tongah, Kampung Sekaki, dan Kampung Kuniang. Orang-orang yang ikut membantu perjuangan Mohamad Dzainal Abidin dapat diketahui dengan ditemukannya makam-makam para ulama yang terdapat di beberapa kampung antara lain Datuk Merah Matuo, Syaldi Said Abdurrahman, T. Abdullah, Kh. Abbas, Gowak Gompuo, Sutan Jena, Datuk Hulubalang, Datuk Rambai dan Datuk Kancil (Dua terakhir terdapat di Kecamatan Kubu).
Dari tahun ke tahun ia mengatur strategi memperkuat pertahanan dan ketahanan dalam menghadapi intervensi Belanda di Rokan. Perjuangan itu berlangsung sampai tahun 1904 bertepatan dengan ditangkapnya Dzainal Abidin tanggal 5 Juli 1904. Beliau kemudian dibawa ke Medan untuk diinterogasi guna mempertanggungjawabkan perjuangannya melawan Belanda yang selama ini telah menimbulkan antipati Belanda terhadapnya.
Setelah ada komunikasi dan korespodensi antara Residen Sumatera Timur dengan Residen Madiun tentang status tahanan Mohamad Dzainal Abidin, diambil keputusan bahwa ia dibawa dari Medan dengan kapal laut ke Batavia dan kemudian dengan kereta api sampai di Madiun. Di sana beliau dimasukan dalam penjara.
Rumah tahanan sebagai rumah singgah Mohamad Dzainal Abidin terletak di daerah Pengangongan, Madiun. Melihat kondisi fisik bangunannya kini dapat memberi gambaran bahwa dahulu cukup kokoh dan layak sebagai rumah tahanan. Dinding luar terdiri dari tembok kekar, tinggi sekitar 6 meter pada areal 50 x 50 m, terdiri atas 3 gedung utama dan satu untuk perkantoran. Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tahanan dibagi menjadi tiga kelas; ada kelas satu, kelas dua dan kelas tiga.
Mohamad Dzainal Abidin, seorang raja, tergolong sebagai tahanan kelas satu. la ditempatkan pada ruangan khusus. Ruangan tersebut hanya terdapat tiga pintu. Salah satu dari dua pintu itulah tempat Mohammad Dzainal Abidin. Ruangan itu terletak pada bagian sudut sebelah timur, berukuran 1.5 m x 9 m. Pada 4.5 m bagian depan sebagai tempat tahanan dan 4.5 bagian belakang dipergunakan untuk tempat masak, kamar mandi dan lainnya sebagaimana layaknya sebuah rumah. Pintu dan jendela serta bagian atas (internit) terpasang jeraji besi, sehingga tidak ada kemungkinan siapapun yang telah masuk ruangan itu untuk dapat melarikan diri.
Selama dalam penantian menjalani vonis 1 tahun, Mohamad Dzainal Abidin memiliki reputasi, dedikasi dan kualitas tinggi, baik terhadap pemerintah Belanda maupun sama kawan senasib sepenanggungan dalam penjara. Ia memiliki tingkah laku yang tidak pernah bertentangan dengan peraturan yang diterapkan dalam penjara. Bertutur sopan dan ramah bahasa jika berkomunikasi sesama teman. Hanya saja ada kesulitan yang dirasakan beliau jika berbicara dengan kawan yang berasal dari suku lain, tidak dapat berkomunikasi dengan baik, karena ia tidak menguasa beragam bahasa. Meskipun demikian, bahasa Melayu tetap dijadikan sebagai bahasa lingua franca karena penghuni rumah tahanan itu terdiri dari berbagai suku dan datang dari berbagai daerah misalnya Medan, Jawa Barat, sekitar Pulau Jawa dan daerah lainnya, karena banyak keluarga tahanan tempo dulu kini datang berziarah ke rumah tahanan ini.
Setahun telah berlalu menjalani vonis. Berita baru keluar dari penjara tidak kunjung datang. Mohamad Dzainal Abidin mejalani penantian sampai 9 tahun putusan apakah yang harus diterima, tidak jelas. Ini semua karena kelicikan dan kekhawatiran Belanda atas sikap politik beliau. Berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari keinginan pindah ke Surabaya sampai ingin kembali ke kampung asal, Rokan, tidak diizinkan Belanda, karena dikenal di kalangan Belanda sebagai Tiger van Rokan (Harimau dari Rokan). Bahkan simbol kegagahan dan keberanian Sang Raja di kalangan masyarakat Kubu di Kecamatan Kubu, Rokan Hilir sengaja dipampangkan dua symbol, yakni Singa dan Buaya sebagai perwujudan kemampuan raja di darat dan di laut.
Pada tahun ke-9 di penjara Madiun, datanglah menjenguk sang isteri didampingi tiga anaknya. Itu pula sebabnya Mohamad Dzainal Abidin memohon kepada Belanda agar diperkenankan keluarganya menetap di Madiun dan menambah biaya hidup dari 25 gulden menjadi 50 gulden seperti halnya masa tahun pertama ditahan. Belanda tidak mengabulkan permintaan itu. Kecuali kedua putranya yang boleh menetap di Madiun, sementara istri dan anaknya yang perempuan harus kembali ke Rantau Kasai.
Hidup dan kehidupan Mohamad Dzainal Abidin berjalan terus dari tahun ke tahun selama 12 tahun hingga beliau wafat tanggal 5 September 1916 di Desa Panggungan, dekat desa Barat tidak jauh dari kebun tebu rakyat (kini) dalam  kecamatan Maospati, Madiun, Jawa Timur.
Upaya Belanda untuk menghilangkan jejak dan pengaruh Mohamad Dzainal Abidin, kuburannya ditempatkan di Kediri, desa Mbesuk (busai= Tambusai), sekarang Desa Toyoresmi. Di sana di kenal sebagai Syekh Zainal Abidin yang datang dari Barat atau disebut juga Mbah Kabul. Menurut penuturan Mbah Dahlan umur 100 tahun, tutup usia 15 tahun yang lalu (1991) menceritakan kepada cucunya, kini sebagai kuncen makam almarhum, bahwa almarhum dikenal sebagai Wong Pesakitan londo teko kulon.
Sampai akhir hayatnya, Mohamad Dzainal Abidin berjuang mendermabaktikan jasa dan pengorbanannya dengan tindak kepahlawanan untuk membela nusa dan bangsa, khususnya wilayah Rokan dari belenggu kolonial Belanda. Dalam akhir hayatnya sedikitpun tidak ternoda suatu tindak atau perbuatan yang menyebabkan menjadi cacat nilai perjuangan. berjuang dan berkorban adalah suatu sikap yang telah melekat pada diri beliau. Sikap itu sungguh sangat diketahui masyarakat, khususnya masyarakat Rantau Kasai. Karena itu nama almarhum tetap harum di tengah masyarakat. Sebaliknya membuat khawatir dan cemas di Belanda, karena dimungkinkan terjadi perlawanan di berbagai kampung dalam sebagai perwujudan rasa simpati mereka terhadap Mohamad Dzainal Abidin.
Kisah Pencarian makam Sultan Zainal Abidin pernah dilakukan oleh almarhum Tengku Muhammad (dari Rokan) tahun 1969 langsung ke Pemakaman Taman di depan alun-alun Madiun dan beberapa lokasi makam lainnya di Madiun, namun tidak berhasil. Haji Tengku Syamsul Makmur S. Sos, putera ke-8 dari almarhum H. Tengku Uyas (Gelar Tengku Sulung) menerima pesan dari kedua orang tuanya sebelum mereka meninggal dunia supaya H. Tengku Syamsul Makmur mencari makam moyangnya yang bernama sultan mangkat di Madiun.
Banyak cerita yang disampaikan oleh kedua orang tua Tengku Samsul Makmur mengenai Sultan Mangkat di Madiun. Karena amanah dari kedua orang tua yang wajib dilakukannya, maka awal tahun 2002, setelah mempunyai banyak waktu, mulailah Tengku Syamsul Makmur melakukan pencarian informasi mengenai Sultan Mangkat Madiun. Informasi yang diperoleh dari berbagai nara sumber di Dalu-Dalu, Rantau Kasai, dan tempat lainnya ditulis kronologis berikut :

1. April 2002 pencarian data melalui Arsip Nasional RI di Jakarta, nama Sultan/Tengku Zainal Abidin ditemukan dalam Arsip Nasional. Karena tulisannya halus dan kabur dimakan waktu dan berbahasa Belanda sehingga tidak terbaca.
2. Pencarian dilanjutkan ke Madiun melalui Kantor Urusan Purbakala Depdikbud Madiun (Dra. Listiyani, Darmo, dan Sutrisno). Data mengenai Sultan Zainal Abidin tidak ada dalam arsip mereka. Sesuai saran dari kantor Urusan Purbakala Depdikbud Madiun pencarian makam diteruskan ke lokasi Makam Taman di Madiun, kemudian makam Alim Ulama/Kiyai-Kiyai Pejuang Muslim di Kecamatan Dagangan (Banjarsari) 10 Km arah ke Ponorogo, namun makam Sultan Zainal Abidin belum berhasil ditemukan.
3. Pada bulan juli 2002 setelah mendapat berita dari beberapa nara sumber, pencarian makam dilanjutkan dengan mengunjungi beberapa tempat pemakaman di Ponorogo, Magelang, Nganjuk. Makam Sultan Zainal Abidin tidak ditemukan pula.
4. Pada bulan Oktober 2002 dilanjutkan pencarian makam ke Magelang berdasarkan informasi yang diperoleh dari Saudara Rudi mantan supir sewaktu bertemu dengannya di Warung As'ar di Dalu-Dalu pada tanggal 12 Oktober 2002. Saudara Rudi mengatakan bahwa kira-kira 6 Km sebelum masuk kota Magelang Saudara Rudi pernah melihat tulisan nama kampung/ nama jalan "Tambusai". Mungkin saja nama kampung/jalan "Tambusai" tersebut ada kaitannya dengan Sultan Zainal Abidin. Setelah menemui pejabat kantor Bupati Magelang ditanyakan hal tersebut, mereka mengatakan di Kabupaten Magelang tidak ada nama kampung dan jalan Tambusai. Makam Sultan Zainal Abidin belum juga berhasil ditemukan.
5. Pada Bulan Desember 2002 pencarian makam dilanjurkan ke Kediri Jawa Timur, setelah memperoleh informasi yang lebih mengkristal dari salah seorang teman Ir. Adi. B (Putera dari Tengku Taufick Iljas). Kata teman Ir. Adi. B tersebut bahwa di daerahnya di Kediri ada makam Zainal Abidin yang sudah dikenal oleh masyarakat Kediri. Tanggal 26 Desember 2002 mengunjungi lokasi makam sesuai informasi dari teman Ir. Adi. B dan makam Sultan Zainal Abidin berhasil ditemukan di Pesa Toyoresmi, Kecamatan Gempengrejo, Jl. Pemenang Kabupaten Kediri - Jawa Timur.

Keterangan yang diperoleh langsung dari Kyai Imam dan Pak Sulis (pengurus makam) dapat dicatat sebagai berikut:
-            Makam Sultan Zainal Abidin ditemukan oleh almarhum Kyai Sotik, almarhum Kyai Dolah dan Kyai Imam Murohidin (Masih Hidup) pada tahun 1963. Menurut taksiran Kyai yang menemukan makam Sultan Zainal Abidin, umur makam waktu ditemukan betumur kira-kira 46 tahun. Menurut Kyai Imam, makam Zainal Abidin yang ada di Dusun Besuk Desa Toyoresmi, Kecamatan Gampengrejo hanyalah satu-satunya makam Zainal Abidin di Jawa Timur, tidak ada lagi makam Zainal Abidin Lainnya. Makam Zainal Abidin termasuk 210 makam syuhada yang ditemukan oleh masyarakat Jawa Timur, Makam baru dipugar pada tahun 2000. Zainal Abidin bukan orang Jawa, beliau adalah orang pendatang, karena itu kuburannya pada waktu itu tidak diketahui orang banyak. Zainal Abidin berasal dari Arab, pernah tinggal di Johor/Malaysia, pernah di Riau/ Sumatera dan di Madiun. Zainal Abidin adalah orang alim/ulama semasa hidupnya, di Madiun Zainal Abidin bersama santrinya berjuang melawan Kolonial Belanda. Karena Belanda terus menerus mengejar Zainal Abidin maka Zainal Abidin bersama santrinya terpaksa meninggalkan Madiun menyingkir ke Gresik/Sedayu. Di Geresik/Sedayu beliau masih terus dikejar-kejar Belanda dan akhirnya secara diam-diam menetap di Desa Toyoresmi, Kecamatan Kampengrejo Kediri.
-            Masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Kediri sangat menghormati makam Zainal Abidin tersebut. Banyak pengunjung dari sekitar Jawa Timur datang berziarah, bahkan juga pernah datang penziarah dari Malaysia. Air sumur bor yang terletak disebelah makam, airnya jernih dan langsung bisa diminum. Air sumur tidak pernah kering walaupun dalam musim kemarau panjang, banyak Penziarah mempercayai bahwa. air sumur bor tersebut bermanfaat juga sebagai obat. Pada hari-hari besar Islam banyak penziarah datang berziarah ke makam (pernah sampai 1000 penziarah). Setiap malam Jum'at dan Sabtu Mesjid Makam dijadikan tempat Sholat Istigosah, Kyai-Kyai dari Ponpes Kapu bergantian datang ke mesjid makam memberikan ceramah agama kepada penziarah.
-             Masyarakat memberi beberapa nama pada makam tersebut. Akhirnya hasil musyawarah Kiyai Ponpes Kapu, nama makam dikembalikan kepada nama asli isi kubur (Zainal Abidin), untuk menghilangkan pro dan kontra masyarakat setempat, (Kyai Imam adalah keturunan santri/Kyai-Kyai lama yang mempunyai kelebihan bisa berhubungan dengan arwah-arwah kubur).

Gaung makam almarhum tidak saja dalam wilayah Kediri, tetapi banyak orang datang ziarah dari Surabaya, Jawa tengah, Nangro Aceh Darussalam, Pekanbaru, dan Yogyakarta menyampaikan do'a dan memohon sebagai wasilah mengahajat yang dikehendaki. Dan, ini berjalan hingga sekarang.

Sumber : Buku Suktan Dzainal Abidin Menentang Kolonial Belanda di rokan - Riau - Indonesia 1887 - 1926

Ritual Bakar Tongkang

Ritual Bakar Tongkang dikenal juga sebagai Upacara Bakar Tongkang (Hanzi Sederhana : 仪式燃料的驳船 ; Hanyu Pinyin : Yíshì ránliào de bóchuán) atau singkatnya dalam Bahasa Hokkien dikenal sebagai Go Gek Cap Lak (Hanzi Sederhana :五月十六日) adalah sebuah ritual tahunan masyarakat di Bagansiapiapi yang telah terkenal di mancanegara dan masuk dalam kalender visit Indonesia. Setiap tahunnya ritual ini mampu menyedot wisatawan dari negara Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan hingga Tiongkok Daratan. Kini even tahunan ini gencar dipromosikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai sumber pariwisata

Sejarah Bakar Tongkang

Add caption

Sebuah Tongkang yang diarak ke lokasi upacara.

Bermula dari tuntutan kualitas hidup yang lebih baik lagi, sekelompok orang Tionghoa dari Provinsi Fujian - China, merantau menyeberangi lautan dengan kapal kayu sederhana. Dalam kebimbangan kehilangan arah, mereka berdoa ke Dewa Kie Ong Ya yang saat itu ada di kapal tersebut agar kiranya dapat diberikan penuntun arah menuju daratan.
Tak lama kemudian, pada keheningan malam tiba-tiba mereka melihat adanya cahaya yang samar-samar. Dengan berpikiran di mana ada api disitulah ada daratan dan kehidupan, akhirnya mereka mengikuti arah cahaya tersebut, hingga tibalah mereka di daratan Selat Malaka tersebut.
Mereka yang mendarat di tanah tersebut sebanyak 18 orang yang kesemuanya bermarga Ang, di antaranya : Ang Nie Kie, Ang Nie Hiok, Ang Se Guan, Ang Se Pun, Ang Se Teng, Ang Se Shia, Ang Se Puan, Ang Se Tiau, Ang Se Po, Ang Se Nie Tjai, Ang Se Nie Tjua, Ang Un Guan, Ang Cie Tjua, Ang Bung Ping, Ang Un Siong, Ang Sie In, Ang Se Jian, Ang Tjie Tui.

Asal usul nama Bagansiapiapi

Cahaya terang yang dilihat ke-18 perantau ini pada waktu kehilangan arah adalah cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang di atas bagan (tempat penampungan ikan di pelabuhan). Sehingga para perantau menamakan daratan tersebut dengan nama Bagan api yang kini dikenal sebagai Bagansiapiapi.

Mereka inilah yang kemudian dianggap sebagai leluhur orang Tionghoa Bagansiapiapi. Sehingga mayoritas warga Tionghoa Bagansiapiapi kini adalah bermarga Ang atau Hong.
Pada penanggalan Imlek bulan kelima tanggal 16, para perantau menginjakkan kaki di daratan tersebut, mereka menyadari bahwa di sana terdapat banyak ikan laut, dengan penuh sukacita mereka menangkap ikan untuk kebutuhan hidup. Mulailah mereka bertahan hidup di tanah perantauan tersebut.
Sebagai wujud terima kasih kepada dewa laut Kie Ong Ya, para perantau memutuskan untuk membakar Tongkang yang ditumpangi mereka sebagai sesajen kepada dewa laut.^[2].
Mereka yang merasa menemukan daerah tempat tinggal yang lebih baik segera mengajak sanak-keluarga dari Negeri Tirai Bambu sehingga pendatang Tionghoa semakin banyak. Keahlian menangkap ikan yang dimiliki oleh nelayan tersebut mendorong penangkapan hasil laut yang terus berlimpah. Hasil laut berlimpah tersebut di-ekspor ke berbagai benua lain hingga Bagansiapiapi menjadi penghasil ikan laut terbesar ke-2 di dunia setelah Norwegia.
Perdagangan di selat Melaka semakin ramai hingga membuat Belanda melirik Bagansiapiapi sebagai salah satu basis kekuatan laut Belanda, yang kemudian oleh Belanda membangun pelabuhan yang di Bagansiapiapi, konon katanya pelabuhan tersebut adalah pelabuhan paling canggih saat itu di selat Melaka.
Tidak hanya hasil laut yang saat itu menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Bagansiapiapi, tetapi ada juga hasil karet alam yang juga sangat terkenal. Pada masa perang dunia I dan perang dunia II, Bagansiapiapi disebut sebagai salah satu daerah penghasil karet berkualitas tinggi yang saat itu banyak sekali dipakai untuk kebutuhan peralatan perang seperti ban dari bahan karet.
Pengolahan karet alam tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat Bagansiapiapi di beberapa pabrik karet di Bagansiapiapi. Namun setelah perang dunia II selesai, permintaan akan karet semakin menurun hingga beberapa pengusaha menutup pabrik karet tersebut.
Dari sisi kebudayaan, terdapat sebuah kelenteng tua yang sudah berumur ratusan tahun. Di tempat kelenteng inilah Dewa Kie Ong Ya saat ini disembahyangkan. Dewa Kie Ong Ya yang ada di dalam kelenteng Ing Hok Kiong saat ini adalah patung asli yang dibawa ke-18 perantau pada saat pertama kali menginjak kaki di daratan Bagansiapiapi.

Go Cap Lak

Puncak acara Ritual Bakar Tongkang

Untuk mengenang para leluhur dalam menemukan Bagansiapiapi dan sebagai wujud syukur terhadap dewa Kie Ong Ya, kini setiap tahun diadakan Ritual Bakar Tongkang atau Go Cap Lak. Go berarti bulan kelima dan Cap Lak berarti tanggal enambelas, perayaan Go Cap Lak jatuh pada tanggal 16 bulan kelima lunar setiap tahunnya.

Rezim Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, perayaan Go Cap Lak sempat vakum selama puluhan tahun. Hingga tahun 2000, perayaan ini kembali digelar. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menjadikan ajang tahunan ini sebagai sarana pariwisata. Parayaan ini masuk dalam kalender visit Indonesia setiap tahunnya.

Referensi dan sumber

1. ^ "Warga Sambut Ritual Bakar Tongkang" Kompas.com, 28 Juni 2010
2. ^ "Budaya Bakar Tongkang di Bagansiapiapi" Indonesia Media, 14 Juli 2011

Pranala luar

• (Indonesia) Profil singkat di Situs Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
• (Indonesia) BON-kenali lebih dekat komunitas Bagansiapiapi
• (Indonesia) Ujie Caprone | Ritual Bakar Tongkang
• Kalender sembahyang besar umat Tionghoa di Bagansiapiapi
• (Indonesia) "Terima Kasih Dewa Laut", Kompas, 27 Juni 2008 - artikel mengenai sejarah Bagansiapiapi

PT. Arminareka Perdana

Syiar Baitullah yuuuk Mengajak untuk ibadah ke Rumahnya Allah. Menjadi PenSyiar Baitullah bukan Rekrut2 orang atau Cari member tetapi Mengajak sebanyak2nya Umat utk Ibadah Umroh / Haji..maka di tolaknya saja dpt Pahala apalagi di terima, dpt Pahala plus Rezeki.
seperti seorang Muadzin yg mengajak org sholat. Jamaah tidak join member atau bergabung dll, tetapi jamaah mendaftar umroh utk diri nya dan tdk ada biaya yg di potong krn DP umroh yg di bayar 100% utk mengurangi biaya umroh nya. tdk ada kadaluarsa, uang hangus, batas waktu, target, paksaan, riba, dll yg merugikan.
Yang di tawarkan ke Ka’Bah (bukan jual ka’Bah) dan Repeat Order Tinggi krn yg belum pernah mjd mau ke Baitullah, yg sudah pernah mau kembali lagi. menjadi kebutuhan umat islam utk menyempurnakan rukun islam ke 5 yg wajib hukumnya.
Potensi besar karena Indonesia Negara Muslim terbesar dan mayoritas yg ingin ke Baitullah terkendala biaya, maka kita hadir memberi solusi. Semalas2nya berSyiar sebulan hanya dapat 1 jamaah maka InShaaAllah dalam 1 tahun bisa umroh Gratis 1x. Sepulang Umroh masih bisa Kembali menjalankan usahanya utk meningkatkan kesejahteraan Hidup. 
 Sahabat Muslim, saya mengajak anda semua untuk melakukan ibadah umrah bersama-sama tahun depan, 2018 InsyaAllah. Kita mulai menabung dan mencicil dari sekarang. Kuota untuk haji dari pemerintah sudah mencapai tahun 2021. Terlalu lama kita menanti untuk bisa menjejakkan kaki ketanah suci, itupun jika umur masih panjang.
Kita menghabiskan banyak uang untuk hal yang kadang tidak terlalu berguna, bahkan kadang kita melancong jauh sampai kesingapura, malaysia, hongkong dan amerika hingga ke eropa. Kenapa kita tidak terpanggil untuk berumrah kebaitullah Mekkah dan ziarah ketanah Nabi, Madinah. Itulah syetannya kita, jarang terketuk kalau bicara soal agama, padahal inilah perjalanan spiritual kita, mencari arti dari tujuan kehidupan didunia. Mari sama kita lafaskan seruan berikut, mudah-mudahan anda dan saya serta kita semua tahun depan 2018 bisa berada bersama satu pesawat, satu penginapan dan satu langkah dalam ibadah. Saya tunggu anda menghubungi saya.

لبيك اللهم لبيك . . . لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك

Jangan tergiur dengan perjalanan Umroh dengan ongkos murah tetapi akhirnya anda batal berangkat dan uang lenyap tak tahu rimbanya karena tertipu. Hati-hati. Berangkatlah bersama penyedia jasa layanan Umroh dan Haji Plus terpercaya dan telah mendapat sertifikasi resmi dari IATA dan Amphuri serta mendapat pengakuan dari maskapai penerbangan domestik maupun internasional. Terdaftar resmi serta terbukti. Bisnisnya juga telah secara syar’i tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dp. Rp. 3,5 juta untuk umroh dan Rp. 5 juta untuk haji plus. Anda membawa 1 jemaah, anda akan mendapatkan 1.5 juta rupiah diminggu kedua, langsung ditransfer. Kami juga menawarkan kerjasama bisnis ini bagi anda yang berminat untuk bergabung dengan membuka perwakilan. Start investasi mulai dari 19,5 juta rupiah. Anda sudah bisa membuka perwakilan sendiri dan mendapat MOU dari Arminareka Perdana Pusat. Untuk meyakinkan anda, kami telah bekerjasama dengan Trans7 mempersembahkan Program Reality Show, dengan Tema “Kain Ihram” bercerita tentang perjuangan Para Leader Arminareka dalam memberangkatkan calon jamaah dari kalangan kaum dhuafa dan para ustadz yg tinggal dipelosok Indonesia. Salam Baitullah, Allahu Akbar.
 Kami memberi bukti dan bukan sebatas janji. Hubungi saya : halimtrinanata dinomor 0853-6433-8828 kaum muslimin dapat memenuhi panggilan Allah SWT ke Tanah suci merupakan dambaan dalam hidup ini. Akan tetapi untuk dapat memenuhi harapan itu diperlukan banyak persiapan dan kemampuan.
Alasan-alasan kenapa Saudara-saudara kita
belum melaksanakan Ibadah Umroh/Haji :Tidak mampu menabung karena penghasilan lebih rendah dari kebutuhan hidup
Beranggapan bahwa biaya Umroh / Haji itu MAHAL.
Tidak / belum punya NIAT.
Tidak / belum tahu kalau Umroh / Haji itu wajib bagi yang mampu.
Tidak / belum tahu bahwa dengan Umroh / Haji maka kita bisa masuk surga.
Dan masih banyak alasan lainnya …,termasuk juga : Tidak tahu ada program cicilan / angsuran, yang dapat Membantu Mewujudkan Cita-cita Anda ke TANAH SUCI untuk melaksanakan Ibadah UMROH / HAJI. (seperti halnya solusi kredit Rumah / Mobil dan Sepeda Motor)Dalam hal ini khususnya adalah masalah pembiayaannya. Karena memang diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk itu. Bagi mereka yang mempunyai cukup keuangan, tanah yang luas atau simpanan barang berharga tentunya tidak ada masalah. Mereka tinggal ada kemauan dan niat saja.

Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak mampu secara financial ?

Kami tawarkan untuk Anda dengan sebuah konsep yang unik lagi menarik yaitu :
“ Bagaimana Membuat Orang Menjadi Mampu Untuk Umroh / Haji dan Sekaligus Membuat Orang itu Sejahtera “
Di sini orang yang tidak mampu diberikan solusinya supaya mampu bahkan jadi Sejahtera. Dua tawaran yang perlu mendapat perhatian bagi mereka yang mempunyai harapan ke tanah suci dan kehidupan yang lebih baik. Karena biasanya orang pergi haji atau umroh karena mereka benar-benar mampu secara financial.
Tetapi di sini orang yang tidak mampu diberikan solusinya supaya mampu bahkan tidak hanya mampu untuk berhaji atau umroh, tetapi diberi kemampuan untuk merubah masa depannya.
Inilah Revolusi di bidang haji / umroh, sebuah formulasi untuk membuat orang mampu dan sadar bahwa pada prinsipnya orang dapat memenuhi panggilan Allah ke Tanah suci, suci bukan karena ia mampu, tetapi ia memang ada kemauan. Karena berapa banyak orang yang mampu, tapi ternyata ia belum ada kemauan. Sementara banyak orang yang mau, tapi ternyata mereka belum ada kemampuan.
Program ini disebut Program Cicilan Umroh dan Haji Plus.
Dengan mengikuti Program Cicilan Umroh / Haji Plus , Insya Allah …. Impian Anda untuk dapat menunaikan ibadah umroh / haji plus ke Tanah Suci dapat segera terwujud. Lebih enaknya lagi program ini dapat Anda jalankan sesuai keinginan, keyakinan, dan kemampuan Anda.
Semua tergantung pilihan Anda. 

Bagaimana penjelasannya?

Bagi Anda Yang Sudah Siap Dana dan Keinginan. Anda dapat segera mendaftar untuk program umroh dan haji plus. Waktu & keberangkatan umroh terserah keinginan Anda, menyesuaikan jadwal yang tersedia. Sedangkan untuk haji plus, selain Anda yang menentukan, kita juga harus tetap tunduk pada kebijakan pemerintah.
Bagi Anda Yang Sudah Punya Keinginan Namun Dana Belum Cukup. Anda dapat segera mendaftar untuk program umroh dan haji plus. Dengan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 3.500.000 untuk umroh, dan Rp. 5.000.000 untuk haji Plus. Adapun sisanya dapat Anda cicil tanpa batas waktu (dengan minimal cicilan sebesar Rp. 500.000 ke rekening PT. Arminareka Perdana).Anda juga diberi kesempatan oleh PT. Arminareka untuk menjalankan hak usaha yang otomatis didapat ketika kita membayar uang muka.
Dengan hak usaha ini Anda bisa memperoleh komisi Rp. 1.500.000 untuk umroh, dan Rp.2.500.000 untuk program haji plus (Belum termasuk Bonus-Bonus lain + Program kesejahteraan Jamaah). Komisi inilah yang dipergunakan untuk melunasi kekurangan biayanya. Cara kedua ini adalah cara pintar bagi kita untuk mewujudkan impian pergi ke tanah suci dengan biaya relatif murah. Insya Allah Anda sudah terikat dan akan terus termotivasi utnuk segera memenuhi panggilan Allah, beribadah umroh / haji ke tanah suci.

Kami yakin Anda memiliki impian dan tekad yang besar untuk berangkat Haji / Umroh. Silakan hubungi kami sekarang juga.
Kesempatan menjalankan ibadah Umroh / Haji ke Tanah Suci dengan cara yang MUDAH dan Masuk Akal ! Bahkan Bisa GRATISS

Mari, kuatkan niat dan tekad untuk segera beribadah ke tanah suci bersama PT. Arminareka. Dan juga biasakan diri kita untuk saling membantu sesama muslim mempermudah mewujudkan niat mereka memenuhi rukun Islam ke lima.

SEJARAH SINGKAT KERAJAAN SIAk

Posted on May 9, 2011 | Leave a comment

Mengulas Sejarah Kerajaan Siak sebagai salah satu kerajaan yang ada di indonesia.
sebagai bahan renungan buat kita semua, bahwa karena jasa merekalah sampai sekarang masyarakat Siak Riau merasakan kemerdekaannya
Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ.
Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan di angkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau.
Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.
Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.
Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan.

Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.
Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Al Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.
Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.
Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).
Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden.
Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.
Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu.
Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak ditengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.
Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999
SILSILAH
Raja Raja yang pernah berkuasa di kerajaanSiak
Sultan Abdul Jalil Rakhmad Syah Almarhum Buantan’Raja Kecik’ (1723-1744), Sultan Mohamad Abdul Jalil Jalaladdin Syah(1744-1760), Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah(1760-1761), Sultan Abdul Jalil Amaluddin Syah(1761-1766), Sultan Mohmad Ali Abdul Jalil Mu’azam Syah(1766-1779), Sultan Ismail Abdul Jalil Rakhmat Syah(1779-1781), Sultan Yahya Abdul Jalin Muzafar Syah(1782-1784), Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin(1784-1811), Sultan Assyaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Kholiluddin(1811-1827), Sultan Assyaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Syaifuddin(1827-1864), Sultan Assyaidis Syarif kasim I Abdul Jalil Syaifuddin(1864-1889), Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin(1889-1908), Sultan Assyaidis Syarif Kasim II Abdul Jalil Syaifuddin(1908-1946).

Sumber

departemen Dalam Negri.profil propinsi repuklik indonesia:riau.jakarta: yayasan bakti wawasan nusantara.

netscher,E.belanda di johor dan siak:1602-1865.pemda tk. II siak dan yayasan arkeologi dan sejarah”bina pustaka”

Tim universitas riau.1976. sejarah riau. pekanbaru: pemda tk. I propinsi riau
sumber : http://siak-bungaraya.blogspot.com/2009/04/sejarah-kerajaan-siak.html

Ilmu politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

1. Pengertian Politik

Politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

Berikut adalah beberapa pengertian politik menurut para ahli:

1. Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development).
2. Rod Hague: Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.
3. Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” (Political science is the study of the state, its aims and purposes … the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states …).
4. Andrew Heywood: Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama.
5. J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”
6. Carl Schmidt: Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan - keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak.
7. Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Policy: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat.” (Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society).
8. Litre: Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara.
9. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam buku Power Society: “Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, dan dalam buku Who gets What, When and How, Laswell menegaskan bahwa “Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana.”
10. Robert: Definisi politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.
11. W.A. Robson dalam buku The University Teaching of Social Sciences: “Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.” (Political science is concerned with the study of power in society its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest of the political scientist centres on the struggle to gain or retain power, to exercise power of influence over other, or to resist that exercise).
12. Karl W. Duetch dalam buku Politics and Government: How People Decide Their Fate: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.” (Politics is the making of decision by public means).
13. David Easton dalam buku The Political System: “Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum.” Menurutnya “Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.” (Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society).
14. Ossip K. Flechtheim dalam buku Fundamentals of Political Science: “Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.” (Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it is a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to influence the state).
15. Deliar Noer dalam buku Pengantar ke Pemikiran Politik: “Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.”
16. Kosasih Djahiri dalam buku Ilmu Politik dan Kenegaraan: “Ilmu politik yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seorang atau pihak yang memengaruhi.”
17. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan.”
18. Idrus Affandi mendefinisikan: “Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara.”

Dari berbagai pengertian politik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa politik secara teoritis meliputi keseluruhan asas dan ciri khas dari negara tanpa membahas aktivitas dan tujuan yang akan dicapai negara. Sedangkan secara praktis, politik mempelajari negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu (negara sebagai lembaga yang dinamis).

2. Asal Mula Kata Politik

Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan mπόλις(polis - negara kota). Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon.

3. Sejarah Politik

Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).

Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.

Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.
Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu.Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.
Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.
Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948.

Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial (termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik.

4. Ruang Lingkup Politik

Dengan berkembangnya ilmu politik menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri,  beberapa  sarjana ilmu  politik  berusaha  mencoba   mengungkapkan   bidang garapan atau ruang lingkup ilmu politik.  Salah  satu  di antaranya: Conley H. Dillon seperti  dikutip  oleh Teuku May Rudy, (1993:18) dalam bukunya “Pengatar Ilmu  Politik, Wawasan Pemikiran dan  Kegunaan” mengungkapkan   sembilan bidang garapan ilmu politik yaitu:

1. Teori Politik
2. Partai-partai politik
3. Administrasi negara
4. Hukum Internasional dan Politik Internasional
5. Organisasi Internasional
6. Pendapat umum dan Propaganda
7. Perbandingan Politik
8. Pemerintah Pusat dan Daerah
9. Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional.

Sedangkan menurut pendapat Carlton  Clymer  Rodee, dkk. (1988:11-22) mengungkapkan bahwa kajian ilmu politik meliputi:

1. Filsafat Politik
2. Peradilan dan Proses Hukum
3. Proses Eksekutif
4. Organisasi dan Tingkah Laku Administrasi
5. Politik Legislatif
6. Partai Politik dan kelompok kepentingan
7. Pemungutan suara dan pendapat umum
8. Sosialisasi politik dan kebudayaan politik
9. Perbandingan politik
10. Pembangunan politik
11. Politik dan organisasi internasional
12. Teori dan Metodelogi Ilmu politik

Defenisi ilmu politik berbeda-beda karena kajian ilmu politik sangat luas sehingga dalam pendefenisiannya pun masing-masing melihat dari sudut pandang berbeda. Namun,ilmu politik kajiannya begitu luas sehingga beragam pendapat tentang bidang telaahan ilmu politik. UNESCO merumuskan ke dalam 4 (empat) bidang utama dengan 15  (limabelas) , yaitu :

1. Teori Politik
1. Teori-teori Politik
2. Sejarah Pemikiran Politik
2. ILembaga-lembaga Politik
1. Undang-undang Dasar
2. Pemerintahan Nasional
3. Pemerintahan Daerah
4. Administrasi Negara
5. Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Ekonomi oleh Pemerintah
6. Perbandingan Pemerintahan dan Lembaga-lembaga Politik
3. Partai Politik dan Pendapat Umum
1. Partai-partai  Politik
2. Kelompok Kepentingan dan Kelompok Pendesak
3. Partisipasi Warga Negara dalam Pelaksanaan Pemerintahan
4. Pendapat Umum (Opini Publik)
4. Hubungan Internasional
1. Politik Internasional
2. Administrasi dan Organisasi Internasional
3. Hukum Internasional

Dari pendapat beberapa  sarjana  politik  di  atas terlihat  bahwa  ruang  lingkup ilmu  politik   meliputi bidang-bidang yang  sangat  luas.  Namun  demikian,  pada intinya ilmu politik dapat meliputi:

4.1. Filsafat dan teori politik

Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan ratio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakekat dari alam semesta (universe) dengan sifat dan hakekat dari kehidupan politik di dunia fana ini. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metafisika dan epistemology harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami seahri-hari dapat ditanggulangi. Misalnya menurut filsuf Yunani Plato, keadilan merupakan hakikat dari alam semesta yang sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai “kehidupan yang baik” (good life) yang dicita-citakan olehnya. Contoh lain adalah beberapa karya John Locke. Filsafat politik erat hubungannya dengan etika dan filsafat sosial.

Teori-teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemology, tetapi berdasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma dalam suatu program politik. Teori-teori semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menetrapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Misalnya, dalam abad ke 19 teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan mengenai sistem hukum dan sistem politik yang sesuai dalam pandangan itu. Bahasan-bahasan ini didasarkan atas pandangan yang sudah lazim pada masa itu mengenai adanya hukum alam (natual law), tetapi tidak lagi mempersoalkan hukum alam itu sendiri.

4.2. Struktur dan lembaga-lembaga politik

Lembaga-lembaga politik merupakan kajian terhadap lembaga-lembaga politik khususnya peranan konstitusi, eksekutif, birokrasi, yudikatif, partai politik dan sistem pemilihan, yang mula-mula mendorong pembentukan formal jurusan-jurusan ilmu politik di banyak niversitas pada akhir abad ke-19 (Miller, 2003: 790). Sebagian besar mereka tertarik pada penelusuran asal-usul dan perkembangan lembaga-lembaga politik dan memberikan deskripsi-deskripsi fenomenologis; memetakan konsekuensi-konsekuensi formal dan prosedural dari institusi-institusi politik.

Banyak para ahli politik kontemporer yang menghabiskan waktunya untuk memonitor, mengevaluasi, dan menghipotesiskan tentang asal-usul, perkembangan dan konsekuensi-konsekuensi lembaga-lemabag politik, seperti aturan-pluralitas sistem pemilihan atau organisasi-organisasi pemerintahan yang semu. Namun sebagian lagi mereka kurang toleran dan mengklaim bahwa mereka terlibat dalam deskripsi-deskripsi tebal hanya karena mereka memang ilmuwan politik yang handal, bukan yang kebanyakan ada.

4.3. Partai politik dan organisasi masyarakat

Partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, banyak memakai konsep-konsep sosiologis dan psikologis dan sering disebut political dymanics oleh karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manisfetasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai.

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Di negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai itu, partai politik merupakan alat yang baik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik  dan merebut kedudukan politik –(biasanya) denagn cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

4.4. Partisipasi warga negara

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan tak langsung – dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan –kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum; menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan; duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu; berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya. (Kebalikan dari partisipasi adalah apati. Seseorang dinamakan apatis (secara politik) jika tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas.

Partai politik berbeda dengan kelompok penekan (pressure group) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (interest group). Kelompok ini bertujuan memperjuangkan suatu “kepentingan“ dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan-keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Teranglah bahwa kelompok kepentingan mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit daripada partai politik, yang –karena mewakili pelbagai golongan- lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum. Pun organisasi kelompok kepentingan lebih kendor dibanding partai politik.

Kelompok – kelompok kepentingan berbeda-beda antara lain dalam hal struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya; dan perbedaan-perbedaan ini sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi dan sosial suatu bangsa. Walaupun kelompok-kelompok kepentingan juga diorganisir berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, agama atau pun berdasar isue-isue kebijaksanaan, kelompok-kelompok kepentingan yang paling kuat, paling besar, dan secara finansial paling mampu adalah kelompok yang berdasar pada bidang pekerjaan atau profesi, terutama karena kehidupan sehari-hari dan karier seseoranglah yang paling cepat dan paling langsung dipengaruhi oleh kebijaksanaan atau tindakan pemerintah. Kerana itu sebagian besar negara memiliki serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani dan persatuan-persatuan dokter, advokat, insinyur dan guru.

4.5. Hukum dan lembaga-lembaga internasional

Hubungan internasional; sebetulnya jika hubungan antar negara merupakan hubungan internasional, jelas istilah tersebut sangat menyesatkan bagi sebagai disiplin ilmu politik yang memfokuskan pada hubungan lintas negara dan inter-negara dalam diplomasi, transaksi ekonomi, serta perang maupun damai. Asal-usul hubungan internasional terdapat dalam karya para teolog, yang mengajukan argumen tentang kapan dan bagaimana perang itu dianggap adil, seperti karya Grotius, Pufendorf, dan Vattel, yang mencoba menyatakan bahwa ada hukum bangsa-bangsa yang sederajat dengan hokum domestik negara-negara, dan karya karya para filsuf politik seperti Rousseau dan Kant, yang membahas kemungkinan perilaku moral dalam perang dan kebutuhan akan tatanan internasional yang stabil dan adil.

Sub-bidang ilmu politik ini memfokuskan pada masalah-masalah yang beragam menyangkut organisasi-organisasi internasional, ekonomi-politik internasional, kajian perang, kajian perdamaian, dan analisis kebijakan luar negeri. Namun secara normatif terbagi dalam dua mazhab pemikiran yaitu pemikiran idealis dan pemikiran realis. Pemikiran idealis mempercayai bahwa negara dapat dan harus melaksanakan urusan-urusan mereka sesuai dengan hukum dan moralitas serta kerjasama fungsional lintas batas negara membentuk landasan bagi perilaku moral. Sedang dalam mazhab realis sebaliknya; mereka percaya bahwa negara pada dasarnya amoral dalam kebijakan luar negerinya; hubungan antar negara diatur bukannya oleh kebaikan tetapi kepentingan; perdamaian adalah hasil dari kekuasaan yang seimbang, bukannya tatanan normative dan kooperatif fungsional.

5. Cabang Ilmu Politik

Ilmu politik merupakan suatu bidang keilmuwan yang cukup luas. Dengan demikian, para pakar yang tergabung ke dalam International Political Science Association merasa perlu untuk membagi disiplin ilmu politik ke dalam sub-sub disiplin yang lebih rinci. Ada 9 subdisiplin yang berada dalam naungan ilmu politik, yaitu:

1. Ilmu Politik (Political Science). Bidang ini membahas bagaimana politik dapat dianggap sebagai bidang ilmu tersendiri, sejarah ilmu politik, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain.
2. Lembaga-lembaga Politik. Bidang ini mempelajari lembaga-lembaga politik formal yang mencakup: sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dewan legislatif, struktur pemerintahan, otoritas sentral, sistem peradilan, pemerintahan lokal, pelayanan sipil, serta angkatan bersenjata.
3. Tingkah Laku Politik. Bidang ini mempelajari tingkah laku politik bukan hanya aktor dan lembaga politik formal, tetapi juga aktor dan lembaga politik informal. Misalnya mempelajari perilaku pemilih dalam 'mencoblos' suatu partai dalam Pemilu, bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan dalam suatu sekolah, bagaimana seorang atau sekelompok kuli panggul memandang presiden di negara mereka.
4. Politik Perbandingan. Politik perbandingan adalah suatu subdisiplin ilmu politik yang mempelajari: (a) Perbandingan sistematis antarnegara, dengan maksud untuk mengidentifikasi serta menjelaskan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan yang ada di antara negara yang diperbandingkan, dan (b) Suatu metode riset soal bagaimana membangun suatu standar, aturan, dan bagaiana melakukan analisis atas perbandingan yang dilakukan.
5. Hubungan Internasional. Bidang ini mempelajari politik internasional, politik luar negeri, hukum internasional, konflik internasional, serta organisasi-organisasi internasional. Singkatnya, segala aktivitas politik yang melampaui batas yuridiksi wilayah satu atau lebih negara.
6. Teori Politik. Bidang ini secara khusus membahas pembangunan konsep-konsep baru dalam ilmu politik. Misalnya mengaplikasikan peminjaman konsep-konsep dari ilmu sosial lain guna diterapkan dalam ilmu politik. Konsep-konsep yang dibangun oleh subdisiplin Teori Politik nantinya digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik yang ada. Misalnya, saat ini ilmu politik telah mengaplikasi suatu teori baru yaitu FEMINISM THEORY. Teori ini digunakan untuk menjelaskan fenomena maraknya gerakan-gerakan perempuan di hampir seluruh belahan dunia. Atau, untuk menjelaskan politik "menutup" diri Jepang dan Amerika Serikat (sebelum Perang Duia I), diterapkan teori ISOLASIONISME (pinjaman dari bahasa jurnalistik).
7. Administrasi dan Kebijakan Publik. Subdisiplin ini mempelajari rangkuman aktivitas pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui agen), di mana aktivitas ini mempengaruhi kehidupan warganegara.
8. Ekonomi Politik. Sub disiplin ini menekankan pada perilaku ekonomi dalam proses politik serta perilaku politik dalam pasar (marketplace).
9. Metodologi Politik. Subdisiplin ini khusus mempelajari paradigma (metodologi) serta metode-metode penelitian yang diterapkan dalam ilmu politik. Apakah pendekatan kualitatif atau kuantitatif yang akan digunakan dalam suatu penelitian, masuk ke dalam subdisiplin ini. Demikian pula aneka ragam uji statistik (dalam tradisi behavioral analysis) yang digunakan untuk menganalisis data.

6. Pendekatan-Pendekatan Politik

6.1. Pendekatan Institusional

Pendekatan filsafat politik menekankan pada ide-ide dasar seputar dari mana kekuasaan berasal, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta untuk apa kekuasaan diselenggarakan. Pendekatan institusional menekankan pada penciptaan lembaga-lembaga untuk mengaplikasikan ide-ide ke alam kenyataan.

Kekuasaan (asal-usul, pemegang, dan cara penyelenggaraannya) dimuat dalam konstitusi. Obyek konstitusi adalah menyediakan UUD bagi setiap rezim pemerintahan. Konstitusi menetapkan kerangka filosofis dan organisasi, membagi tanggung jawab para penyelenggara negara, bagaimana membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum. Dalam konstitusi dikemukakan apakah negara berbentuk federal atau kesatuan, sistem pemerintahannya berjenis parlementer atau presidensil. Negara federal adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemeritah pusat dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Negara kesatuan adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemerintah pusat disentralisir.

Badan pembuat UU (legislatif) berfungsi mengawasi penyelenggaraan negara oleh eksekutif. Anggota badan ini berasal dari anggota partai yang dipilih rakyat lewat pemilihan umum. Badan eksekutif sistem pemerintahan parlementer dikepalai Perdana menteri, sementara di sistem presidensil oleh presiden. Para menteri di sistem parlementer dipilih perdana menteri dari keanggotaan legislatif, sementara di sistem presidensil dipilih secara prerogatif oleh presiden. Badan Yudikatif melakukan pengawasan atas kinerja seluruh lembaga negara (legislatif maupun eksekutif). Lembaga ini melakukan penafsiran atas konstitusi jika terjadi persengketaan antara legislatif versus eksekutif.

Lembaga asal-muasal pemerintahan adalah partai politik. Partai politik menghubungkan antara kepentingan masyarakat umum dengan pemerintah via pemilihan umum. Di samping partai, terdapat kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mampu mempengaruhi keputusan politik tanpa ikut ambil bagian dalam sistem pemerintahan. Terdapat juga kelompok penekan, yaitu suatu kelompok yang secara khusus dibentuk untuk mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan umum di tingkat parlemen. Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif ditopang oleh (administrasi negara). Ia terdiri atas birokrasi-birokrasi sipil yang fungsinya elakukan pelayanan publik.

6.2. Pendekatan Behavioral

Jika pendekatan Institusionalisme meneliti lembaga-lembaga negara (abstrak), pendekatan behavioralisme khusus membahas tingkah laku politik individu. Behavioralisme menganggap individu manusia sebagai unit dasar politik (bukan lembaga, seperti pendekatan Institusionalisme). Mengapa satu individu berperilaku politik tertentu serta apa yang mendorong mereka, merupakan pertanyaan dasar dari behavioralisme.

Misalnya, behavioralisme meneliti motivasi apa yang membuat satu individu ikut dalam demonstrasi, apakan individu tertentu bertoleransi terhadap pandangan politik berbeda, atau mengapa si A atau si B ikut dalam partai X bukan partai Y?

6.3. Pendekatan Plural

Pendekatan ini memandang bahwa masyarakat terdiri atas beraneka ragam kelompok. Penekanan pendekatan pluralisme adalah pada interaksi antar kelompok tersebut. C. Wright Mills pada tahun 1961 menyatakan bahwa interaksi kekuasaan antar kelompok tersusun secara piramidal. Robert A. Dahl sebaliknya, pada tahun 1963 menyatakan bahwa kekuasaan antar kelompok relatif tersebar, bukan piramidal. Peneliti lain, yaitu Floyd Huter menyatakan bahwa karakteristik hubungan antar kelompok bercorak top-down (mirip seperti Mills).

6.4. Pendekatan Struktural

Penekanan utama pendekatan ini adalah pada anggapan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sebuah negara ditentukan oleh struktur-struktur yang ada di tengah masyarakat, buka oleh mereka yang duduk di posisi lembaga-lembaga politik. Misalnya, pada zaman kekuasaan Mataram (Islam), memang jabatan raja dan bawahan dipegang oleh pribumi (Jawa). Namun, struktur masyarakat saat itu tersusun secara piramidal yaitu Belanda dan Eropa di posisi tertinggi, kaum asing lain (Cina, Arab, India) di posisi tengah, sementara bangsa pribumi di posisi bawah. Dengan demikian, meskipun kerajaan secara formal diduduki pribumi, tetapi kekuasaan dipegang oleh struktur teratas, yaitu Belanda (Eropa).

Contoh lain dari strukturalisme adalah kerajaa Inggris. Dalam analisa Marx, kekuasaan yang sesungguhnya di Inggris ukan dipegang oleh ratu atau kaum bangsawasan, melainkan kaum kapitalis yang 'mendadak' kaya akibat revolusi industri. Kelas kapitalis inilah (yang menguasai perekonomian negara) sebagai struktur masyarakat yang benar-benar menguasai negara. Negara, bagi Marx, hanya alat dari struktur kelas ini.

6.5. Pendekatan Developmental

Pendekatan ini mulai populer saat muncul negara-negara baru pasca perang dunia II. Pendekatan ini menekankan pada aspek pembangunan ekonomi serta politik yang dilakukan oleh negara-negara baru tersebut. Karya klasik pendekatan ini diwakili oleh Daniel Lerner melalui kajiannya di sebuah desa di Turki pada tahun 1958. Menurut Lerner, mobilitas sosial (urbanisasi, literasi, terpaan media, partisipasi politik) mendorong pada terciptanya demokrasi.

Karya klasik lain ditengarai oleh karya Samuel P. Huntington dalam "Political Order in Changing Society" pada tahun 1968. Karya ini membantah kesimpulan Daniel Lerner. Bagi Huntington, mobilitas sosial tidak secara linear menciptakan demokrasi, tetapi dapat mengarah pada instabilitas politik. Menurut Huntington, jika partisipasi politik tinggi, sementara kemampuan pelembagaan politik rendah, akan muncul situasi disorder. Bagi Huntington, hal yang harus segera dilakukan negara baru merdeka adalah memperkuat otoritas lembaga politik seperti partai politik, parlemen, dan eksekutif.

Kedua peneliti terdahulu berbias ideologi Barat. Dampak dari ketidakmajuan negara-negara baru tidak mereka sentuh. Misalnya, negara dengan sumberdaya alam makmur megapa tetap saja miskin. Penelitian jenis baru ini diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank melalui penelitiannya dalam buku "Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Bagi Frank, penyebab terus miskinnya negara-negara 'dunia ketiga' adalah akibat : modal asing, perilaku pemerintah lokal yang korup, dan kaum borjuis negara satelit yang 'manja' pada pemerintahnya. Frank menyarankan agar negara-negara 'dunia ketiga' memutuskan seluruh hubungan dengan negara maju (Barat).

Sumber:

1. Greene. Thomas dkk. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Pers

2. Sobari. Wawan dkk. 2002. Pengantar Ilmu Politik. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang

3. SP. Varma. 2010. Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali Pers

4. Definisi Atau Pengertian Politik (seputarpolitik.blogspot.com)

5. Pengertian dan Definisi Politik Menurut Para Ahli (carapedia.com)

6. Pengertian Politik (ruhcitra.wordpress.com)

7. Politik (id.wikipedia.org)

8. Definisi Ilmu Politik Dan Sejarah Perkembangannya (sospol.pendidikanriau.com)

9. ruang lingkup ilmu politik (mithachikyda.blogspot.com)

10. Pengertian Ilmu Politik dan Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik (setabasri01.blogspot.com)

11. Politics (en.wikipedia.org)

Sejak awal kemerdekaan hingga awal reformasi tahun 1998

Sejak awal kemerdekaan hingga awal reformasi tahun 1998 politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Misalnya, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem itu diubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer atau biasa disebut dengan demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ini membawa akibat nan cukup besar, mempengaruhi keadaan, situasi dan kondisi politik pada waktu itu. Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945.

Pada awal Kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan pembentukan struktur pemerintahan,  perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), serta perubahan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan. Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja membawa pengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia. Berikut ini perkembangan politik di Indonesia sejak awal Kemerdekaan

1. Perkembangan Politik pada Awal Kemerdekaan

No.	Aspek Perkembangan	Deskripsi Perkembangan
1.	Pembentukan struktur pemerintahan	UUD 1945 ditetapkan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sehingga Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Pembagian Wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, diputuskan pembagian 8 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara), Sumatra, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.  Pembentukan kementerian sebagai berikut : Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membemtuk KNIP yang bertugas menjalankan pengawasan GBHN. Tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan BKR dan pada tanggal 5 Oktober, dibentuk tentara nasional yang disebut dengan TKR.
2.	Perubahan menjadi RIS	Pada tanggal 23 Agustus-2 Nopember 1949 dilaksanakan KMB di Den Haag, Belanda mengakui Indonesia secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia. Negara bagian meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia. Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah.  Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. UUD Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia.
3.	Kembali ke Negara Kesatuan	Pada awal bulan Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 muncul kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk itu dibentuk dibentuklah UUDS 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

No.	Aspek Perkembangan	Deskripsi Perkembangan
1.	Pergantian Kabinet pada masa Demokrasi Liberal	Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal (1950–1959) dengan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin perdana menteri. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Pada masa Demokrasi Liberal ini, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. yaitu 1). Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951). 2). Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952). 3). Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953). 4). Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955). 5). Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 2955 - Maret 1956. 6). Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957). 7). Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959)
2.	Pemilu 1955	Persiapan pelaksanaan pemilu dilakukan sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada masa kabinet ini, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Pelaksanaan pemilu untuk DPR, yaitu pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Namun Kabinet Ali I jatuh pada tanggal 24 Juli 1955. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Burhanudin Harahap. Pada tanggal 29 September 1955, dilaksanakan pemilu DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut ini komposisi anggota DPR hasil pemilu tahun 1955 : a). Masyumi memperoleh 60 wakil/kursi. b). PNI memperoleh 58 wakil/kursi. c). NU memperoleh 47 wakil/kursi. d). PKI memperoleh 32 wakil/kursi. e). Partai-partai lain hanya memperoleh kursi masing-masing kurang dari 12. Anggota DPR hasil pemilu dilantik pada tanggal 20 Maret 1956. Pada tanggal 15 Desember 1955, dilaksanakan pemilu anggota dewan konstituante sebanyak 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956. Berikut ini adalah komposisi anggota Dewan Konstituante. :a). PNI memperoleh 119 kursi. b). Masyumi memperoleh 112 kursi. c). NU memperoleh 91 kursi. d). PKI memperoleh 80 kursi. e). Partai lainnya memperebutkan 118 kursi
3.	Dekrit Presiden 5 Juli 1959	Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; dibentuknya MPRS dan DPAS. Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demikian pula mulai saat itu, sistem Kabinet Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi Kabinet Presidensial. Pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada Presiden. Beberapa pelanggaran masa demokrasi terpimpin adalah : 1) MPRS diangkat oleh presiden yang seharusnya adalah melelui pemilu. 2) Anggota DPAS ditunjuk presiden. 3) DPRGR ditunjuk presiden, sedangkan DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan presiden. 4) Penetapan manifesto politik RI sebagai GBHN. 5) Pengangkatan presiden seumur hidup. 6) Penyimpangan politik luar negeri dengan pembentukan beberapa poros seperti Poros Jakarta-Peking sehingga Indonesia memihak blok sosialis/komunis bukanya nonblok. Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang sehingga PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30S/PKI. Peristiwa G30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat. Guna memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

3. Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru

No.	Aspek Perkembangan	Deskripsi Perkembangan
1.	Pembubaran PKI dan organisasi massanya	Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormasnya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/ Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30S/PKI
2.	Penyederhanaan Partai Politik	Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik yang didasarkan pada kesamaan program. Tiga kekuatan sosial politik masa Orde Baru adalah sebagai berikut. 1). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI 2). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo, dan 3). Golongan Karya
3.	Pemilihan Umum	Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru.
4.	Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI	Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan peran ganda ABRI yang dikenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. ABRI berperan dalam hankam dan mengatur negara. ABRI  diizinkan memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Dwi Fungsi ABRI dihapus.

4. Perkembangan Politik pada masa Reformasi

No.	Aspek Perkembangan	Deskripsi Perkembangan
1.	Reformasi politik	Pada tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia, dan dimulailah Orde Reformasi. Pembenahan di bidang politik, antara lain sebagai berikut : 1) Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi. 2) Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat. 3) Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet. 4) Memberdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat. 5) Penyelenggaraan pemilu, dan 6)  Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral, profesional dan tidak memihak. 7) ABRI berkonsentrasi pada fungsi hankam. 8) Memberdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.
2.	Pemilu	Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu legeslatif adalah pemilu untuk memilih partai politik dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap pertama ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu presiden putaran pertama untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap kedua ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.  Pemilu presiden putaran kedua dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan paling tidak 50% pada putaran pertama. Tahap ketiga ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004. Pemilu presiden tahun 2004 diikuti oleh lima pasang calon presiden dan Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden yang ke-6 Indonesia dan dilantik pada 20 Oktober 2004. Tahun 2009 dilaksanakan pemilu yang diikuti 38 parpol dan Partai Demokrat unggul dengan 20,85% suara.  Pada tanggal 8 Juli 2009, diselenggarakan pemilu presiden dan  Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80% dari total suara.