krisis moral di bangsaku,

krisis moral di bangsaku,

   Krisis moral yang sangat berpengaruh untuk perkembangan Indonesia kedepannya sekarangini malah terkesan dikesampingkan oleh aparatur pemerintahan.

  Hal ini akan mengakibatkan bangsa indonesai akan semakin terpuruk dan dipandang rendah oleh bangsa lain. Karena dari generasi penerusnya saja sudah tidak bermoral? Bagaimana bisa menjadisuatu bangsa yang baik? Itulah yang menjadi permasalah sebenarnya bagi bangsa Indonesia.Perubahan cepat dalam teknologi informasi telah merubah sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal diperkotaan dan khususnya kelakuan remaja Indonesia. Sebagaimana diketahui dengan adanya kemajuan informasi di satu sisi remaja merasa diuntungkan dengan adanya media yang membahas seputar masalah dan kebutuhan mereka, sedangkan di sisi lain media merasa kaum remajalah yang tepat menjadi konsumendari berbagai produk yang ditawarkan.Seperti diketahui bersama bahwa media, berperan besar dalam pembentukan budaya masyarakat dan proses peniruan gaya hidup, tidak mengherankan pada masa sekarang adanya perubahan cepat dalam teknologi informasi menimbulkan pengaruh negatif, meskipun pengaruh positifnya masih terasa. Kalau dapat diumpamakan remaja perkotaan sudah tertular dengan gaya hidup barat. Hal initerlihat pada remaja mengikuti perkembangan mode dunia, mulai dari fashion, gaya rambut, casting HP yang berganti-ganti, pakaian dan sebagainya. Melalui pengaruh ini, remaja diajarkan untuk hidup boros dan menjadi tidak kritis terhadap persoalan sosial yang terjadi dimasyarakat karena terbuai dengan perkembangan zaman.

   Kecenderungan masalah pada generasi muda pada era globalisasi saat ini adalah mereka tidak mengerti norma moral dan etika yang harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga banyaknya generasi muda yang ikut dalam suatu perkumpulan yang pada hakikatnya tidak menguntungkan bagi mereka, malah sebaliknya, di perkumpulan tersebut seorang remaja ataupun muda-mudi dapat terbawa oleh pergaulan yang tidak baik.Terjadinya penurunan moral tersebut pada hakikatnya tidak terlepas dari faktor internal (keluarga) karena dari dalam keluargalah faktorutama yang dapat menghambat atau setidaknya seorang anak dapat dikendalikan. Misalnya saja dengan bimbingan dan arahan dari orang tua, seorang anak diberi nasihat-nasihat yang baik tidak hanya pada saat berkumpul bersama saja, namun di sela-sela waktu yang ada hendaknya diberi arahan yang baik.Seorang anak juga harusnya dikontrol tentang pergaulannya kapan waktunya untuk main dan mengerjakan pekerjaan ataupun tugas-tugasnya yang lain. Serta membatasi pergaulanremaja agar tidak terbawa teman-temannya yang mungkin penghuni pergaulan bebas (negatif).

“Good Governance”

KATA PENGANTAR

Keanugerahan inspirasi dari Tuhan Yang Mahaagung menjadi kekuatan kepada penulis untuk segera menyelesaikan makalah ini. Oleh karena itu, tiada kata yang terindah selain ucapan syukur tak terhingga karena penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Good Governance”. Makalah ini diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Esa Unggul.

Makalah ini berisikan tentang informasi Pengertian Good Governance atau Pemerintahan yang Baik. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang Good Governance.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna,oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai segala usaha kami. Aamiin.

BAB I

Pendahuluan

1.1.       Latar Belakang Masalah

Belakangan ini kita melihat dinamika perkembangan global maupun sosial di Indonesia, yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius tentang tata pemerintahan yang baik.

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan baguan dari paradigma baru, yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional, serta masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang.

Terkadang situasi ekonomi yang tak mudah diprediksi, dan perkembangan yang “Up and Down” serta kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dengan rakyatnya maupun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit dipahami dengan logika awam.

Situasi masyarakat yang sedang belajar berdemokrasi, komunikasi politik yang transparan, partisipasi kebijakan publik menjadi sangat penting maka sikap Good Governance sangat dibutuhkan bagi para pemimpin bangsa ini.

Berdasarkan uraian tersebut, kami tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ Good Governance”.

1.2.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diajukan yaitu sebagai berikut :

1.    Indonesia adalah negeri yang kaya-raya akan potensi sumber daya alam mengapa banyak yang miskin?

2.    Mengapa Good Governance sangat di perlukan dalam sistem pemerintahan?

3.    Apakah dampak dari tidak adanya Good Governance dalam suatu sistem pemerintahan?

4.    Apakah saat ini banyak dari pemimpin kita sudah menerapkan Good Governance dalam kepemimpinannya?

1.2.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembuatan makalah ini yaitu :

1.    Untuk mengetahui apa pengertian dari Good governance.

2.    Untuk mengetahui apakah sekarang ini pemerintah kita sudah mempunyai sikap Good governance.

3.    Mengetahui sistem pemerintahan yang baik dan bersih

BAB II

Pembahasan

2.1. Pengertian Good Governance

Good governance mempunyai makna tata pemerintahan yang baik atau dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik. Ranah Good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil organisasi Non-pemerintah & swasta.

Good governance dalam bahasa dan pemahaman masyarakat termasuk sebagian elite politik sering rancu. Setidaknya ada 3 temilogi yang sering rancu yaitu, Good Governance (tata pemerintahan yang baik), dan Clean Governance (pemerintahan yang bersih). Good Governance menurut Bank Dunia adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.

Good governance sinonim dengan penyelenggaran manajemen pembangunan yang mendasari 5 prinsip :

v  Solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien.

v  Menghindari salah alokasi dan investasi yang terbatas.

v  Pencengahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

v  Menjalankan disiplin anggaran.

v  Penciptaan kerangka politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Good governance bila kita kupas mempuyai makna sebuah makna, kata “Good” bermakna adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan meningkatkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan serta berdayaguna dan berhasil dalam pelaksanaan. “Governance” bermakna pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan nasional yang telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945.

Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat pembangunan.

Dalam kamus, istilah goverment dan governance seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintahan juga adalah nama yang diberikan kepada otoritas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah dalam suatu negara.

Istilah Governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson,yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit.

Perbedaan paling pokok antara konsep “Government” dan “Governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “Pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam Governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang diadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep Governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatiof, damnkemitraan.

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan Good Governance yakni pemerintahan (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar/dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik.

Bagaimana kondisi Good Governance di Indonesia? Berbagai assesment yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengembangkan Good Governance. Mungkin karena alasan itulah Gerakan Reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswadari berbagai kampus telah menjadikan Good Governance, walaupun masih terbatas pada Pemberantasan Praktek KKN. Namun, hingga saat ini salah satu tuntutan pokok dari amanat Reformasi itupun belum terlaksana. Kebijakan yang tidak jelas, penempatan personal yang tidak kredibel, enforcement menggunakan, setra kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingnan bangsa telah menyebabkan dunia bertanya apakah Indonesia memang serius melaksanakan good governance? Tidak perlu disanggah lagi bahwa Indonesia Masa Depan yang kita cita-citakan amat memerlukan Good Governance agar kita dapat menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan praktek-praktek yang diterima secara internasional. Namun, perumusan praktek-praktek tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan dengan sangat memperhatikan budaya dan kondisi bangsa Indonesia. Jangan terjadi, Indonesia kemudian semakin terjerumus kedalam jebakan negara asing atau lembaga internasional dalam pemilihan bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara, hubungan antara pusat dan daerah, serta dalam pengelolaan keuangan negara.

2.2. Konsep Pemerintahan Good Governance

Menurut Kooiman, kepemerintahan lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah denagn masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Penerapan Good Governance dalam sektor pemerintahan yaitu meliputi :

a)    Peerubahan sistem politik kearah yang demokratis, partisipatif dan egaliter.

b)   Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI).

c)    Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah.

d)   Menciptakan pemerintahan yang bersih.

Kepemerintahan yang dapat melakukan proses koordinasi, pengendalian, dan penyeimbangan antara pemerintah dengan rakyat di dalam pemerintahan tersebut (Kesinergisan antara pemerintah dan rakyat). Kepemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh rakyat.

2.3. Karakteristik Pemerintahan Good Governance

a)    Kompleksitas

Pola penyelenggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi kordinasi dan komposisi.

b)   Dinamika

Pola pemerintahan yang dapat dikembangkan adalah pengaturan atau pengendalian dan kolaborasi.

c)    Keanekaragaman

Pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekan pengaturan dan keterpaduan.

2.4. Membangun Good Governance

Adalah mengubah cara kerja state, membuat pemerintah accountable dan membangun pelaku-pelaku diluar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum.Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerinah.

Good governance mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat memastikan pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga responsif terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat di masa depan. Ini konsep idealnya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing karakteristik :

1)    Participation

Partisipasi oleh pria dan wanita adalah kunci good governance. Partisipasi dapat langsung maupun melalui institusi perwakilan yang legitimate. Partisipasi harus informatif dan terorganisir. Ini mensyaratkan adanya kebebasan berasosiasi dan berekspresi di satu sisi dan sebuah civil society yang kuat dan terorganisir di sisi
lain.

2)    Rule of law

Good governance memerlukan sebuah kerangka legal atau hukum dan peraturan yang ditegakkan secara komprehensif. Ia juga memerlukan perlindungan penuh terhadap HAM, terutama bagi kaum minoritas. Proses enforcement hukum yang imparsial membutuhkan lembaga peradilan yang independen dan kepolisian yang juga imparsial dan tidak korup.

3)   Transparency

Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara yang mengukuti hukum dan peraturan. Ia juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti.

4)   Responsiveness

Good governance memerlukan institusi dan proses didalamnya yang mencoba untuk melayani semua stakeholders dalam kerangka waktu tertentu yang sesuai.

5)   Consensus oriented

Ada lebih dari satu aktor dan banyak sudut pandang dalam suatu komunitas. Good governance memerlukan mediasi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda di masyarakat dalam rangka mencapai sebuah konsensus umum dalam masyarakat yang merupakan kepentingan atau keputusan yang terbaik yang dapat dicapai untuk seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka panjang mengenai apa yang diperlukan untuk pengembangan manusia secara berkesinambungan. Ini hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang baik atas konteks historis, kultural dan sosial di komunitas atau masyarakat tersebut.

6)   Equity and inclusiveness

Keberadaan sebuah masyarakat bergantung pada proses memastikan bahwa seluruh anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan didalamnya dan tidak merasa dikucilkan dari mainstream masyarakat tersebut. Ini memerlukan semua kelompok, terutama yang paling lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberadaan mereka.

7)   Effectiveness and efficiency

Good governance berarti bahwa output dari seluruh proses dan institusi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks good governance juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan.

8)   Accountability

Akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam good governance. Tidak hanya untuk institusi pemerintahan, melainkan juga sektor swasta dan organisasi-organisasi civil society harus bisa diakun oleh publik dan stakeholders-nya. Secara umum, sebuah organisasi atau institusi bertanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan mereka. Akuntabilitas tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi hukum.

Jelas bahwa jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip utama yang melandasi good governance yaitu:

1.    Akuntabilitas.

2.    Transparansi dan.

3.    Partisipasi masyarakat.

PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK DAN PRIVAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1      LATAR BELAKANG
Perkembangan organisasi public dalam konteks administrasi negara telah demikian pesat, baik pada level perkembangan teoritis maupun dalam konteks empiris. Secara teoritis, teori organisasi telah berkembang tidak hanya pada segi organisasi formal dan juga sering dihubungkan dengan birokrasi. Teori organisasi telah berkembang mencakup beberapa variable, seperti system nilai dan sudut pandang organisasi dan dari sisi “dialectical points of view”. Kenyataannya dapat digunakan sebagai tanda kompleksitas diskusi dalam perkembangan teori organisasi.  Dari segi empiris, organisasi public menampilkan dirinya dalam berbagai kompleksitas yang berbeda dengan situasi pada era 1980-an yang banyak didominasi pada sector formal pemerintahan. Perkembangannya dalam kedudukan system informasi lebih mengarah pada spesialisasi. Personalia diorganisasikan untuk kepentingan manajemen menurut fungsi dan proyek. Organisasi system informasi sering melibatkan keputusan yang sulit. Faktor teknologis yang berkaitaan dengan efisiensi perangkat keras dan lunak mempengaruhi bentuk organisatoris yang bisa berbeda dengan filsafat organisasi dan manajemen. Manajemen system informasi mempunyai masalah khusus karena tingkat perubahan yang cepat dalam teknologi perangkat keras dan perangkat lunak dan karena adanya kebutuhan akan kemampuan teknis untuk bisa menilai usulam SIM.

1.2      RUMUSAN MASALAH
1.      Pengertian Organisasi Publik dan privat?
2.      Lingkungan Organisasi Publik dan privat?
3.      Perbedaan Organisasi Publik dan privat?
4.      Ciri-ciri Organisasi Publik danprivat?

BAB II
PEMBAHASAN

2.1  PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK DAN PRIVAT
2.1.1    PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK
Istilah public berasal dari bahasa Latin “of people” (yang berkenaan dengan masyarakat). Sasaran organisasi public ditujukan kepada masyarakat umum. Organisasi public adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya
Organisasi Publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan).   Organisasi Publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga  sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.
Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi berorientasi pada pelyanan kepada masyarakat tidak pada profit/laba/untung.

2.2.1     PENGERTIAN ORGANISASI PRIVAT
Istilah privat berasal dari bahasa Latin “set apart” (yang terpisah). Sasaran organisasi publik ditujukan  pada hal – hal yang ‘terpisah’ dari masyarakat secara umum.
Organisasi Swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya yang dibedakan dari kemampuanya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan/laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar-besarnya. Organisasi laba meliputi antara lain perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga berskala besar baik bertaraf lokal,nasional maupun internasional. Ciri-cirnya antara lain Dimiliki oleh satu orang atau lebih, berorientasi pada keuntungan.


2.2  LINGKUNGAN ORGANISASI PUBLIK DAN PRIVAT
2.2.1    LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI PUBLIK

Didalam organisasi publik terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi publik, yaitu:
         Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas.
         Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran kepada DPR, untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya.
         Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi.

2.2.2    LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI PRIVAT

                        Selain terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi public, terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi privat juga, yaitu:
      Lingkungan otorisasi, misalnya dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik.
      Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat, menitik beratkan proses pengambilan keputusan pada naik-turunya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat.


   2.3    PERBEDAAN ORGANISASI PUBLIK DAN PRIVAT

Setelah kita pelajari pengertian dari masing-masing jenis organisasi di atas, maka kita dapat melihat perbedaan-perbedaan diantara ketiganya, yang antara lainnya adalah sebagai berikut:
1)      Orientasi
Organisasi laba berorientasi pada laba atau untung, sedang organisasi public berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (tidak mencari untung). Sementara organisasi nirlaba hanya sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk mendukung suatu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).
2)      Kepemilikan
Kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya ’pemilik’ organisasi apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Sementara pemilikan organisasi public adalah milik Negara yang dimana telah diatur oleh konstitusi.
3)      Dalam hal donatur
Organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya, sedangkan organisasi public didanai oleh pendapatan Negara atau daerah yang didapat dari pajak.
4)      Dalam hal penyebaran tanggung jawab
Pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah ’pemilik’ organisasi, sementara di organisasi public yang bertanggung jawab adalah Negara yang didelgasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengelolanya dan kalau tidak maka dikenai sanksi.


2.4 CIRI-CIRI ORGANISASI PUBLIK DAN PRIVAT

Sekedar perbandingan, kita dapat melihat pendapat Baber mengenai perbadaan organisasi publik dan privat, yaitu:
1.      Organisasi Publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusan.
2.      Organisasi Publik memperkerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.
3.      Organisasi Publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas      yang ada.
4.   Organisasi Publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.
5.      Organisasi Publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.
Sebelum lebih jauh kita membahas tentang perbedaan antara ke jenis organisasi tersebut di atas, perlu kiranya kita sudah memahami secara baik pengertian yang juga mencakup tujuan dan ciri-ciri serta orientasi dari kedua jenis organisasi itu yang tentunya berbeda-beda. Dengan demikian kita akan dengan mudah mengetahui dan memahami dimana letak perbedaan dan persamaan dari kedua organisasi tersebut di atas.
Dalam hal ini, paling tidak ada empat (4) unsure yang mendorong atau mempengaruhi pengembangan organisasi, yaitu:
1.      Manusia/perilaku
Unsur ini penting karena aktivitas organisasi antarindividu atau antarkelompok, norma-norma informal, persepsi, peranm kepemimpinan, konflik dalam kelompok dan sebagainya.
2.      Teknologi
Secara luas teknologi berarti “penerapan pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan”.
3.      Tugas (task)
Efisiensi organisasi dapat dicapai dengan menyusun tugas dan pekerjaan secara sistematis.
4.      Struktur
Struktur digunakan untuk mengendalikan orgaanisasi dan membedakann bagian-bagiannya guna mencapai tujuan bersama.
Dengan demikian, dalam hal kebutuhan akan system informasi yang lebih efisian dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, unsure utama yang berpengaruh adalah unsure teknologi, yaitu teknologi otomasi atau komputerasasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengembangan organisasi yang dipicu oleh tersedianya teknologi otomasi atau teknologi computer tidak begitu saja dapat dilaksanakan hanya dengan pengetahuan dasar tentang perangkat kerasnya.

BAB III
PENUTUPAN

3.1  KESIMPULAN

Berdasarkan dari data diatas kami menyimpulkan bahwa: Istilah publik berasal dari bahasa Latin “of  people” (yang berkenaan  dengan masyarakat).  Sasaran organisasi publik ditujukan kepada masyarakat umum. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya.
Organisasi swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar-besarnya.
Mengenai perbedaan antara organisasi public dan swasta, ada beberapa dasar teoritis yang digunakan dalam merumuskan perbedaan tersebut, yaitu:
Pertama, penelitian membandingkan beberapa hasil tulisan yang membahas tentang organisasi public dan swasta.
Kedua, mengarahkan secara spesifik organisasi public dalam konteks administrasi negara. Proporsi yang diajukan pada sub-sub ini adlah klaim wilayah administrasi negara selain organisasi public ternyata mencakup juga organisasi swasta.
Ketiga, mendiskusikan kedua langkah tersebut dengan mempertimbangkan variable pokok mengenai variable lingkungan, variable system informasi dan ukuran tentang kinerja SIM dalam organisasi.